Oleh : Husni Kamil Manik
Pengakuan atas kedaulatan rakyat pada sistem demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Kedaulatan rakyat akan menemukan makna substansinya, mana kala pelibatan rakyat secara langsung berpengaruh terhadap perubahan arah politik. Metoda pelibatan rakyat yang dimaksud adalah melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).
Rakyat Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk terlibat aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari berbagai latar belakang pendidikan, profesi, adat-istiadat, agama, usia, jenis kelamin dan lainnya, pada dasarnya ingin berpartisipasi. Sebagai contoh, para kaum pergerakan petani yang tergabung dengan organisasi Serikat Petani Indonesia (SPI). Mereka mencoba menyuarakan aspirasi kedaulatan rakyat melalui manifesto organisasi yang dirumuskan pada tanggal 5 Desember 2007 di Wonosobo, sebagai berikut :
“Kami petani Indonesia, menuntut dipraktekkannya sistem politik Indonesia yang menegakkan kedaulatan rakyat. Kami akan terus berjuang untuk mewujudkan sistem politik yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.”
Rujukan lain tentang pemikiran tegaknya kedaulatan rakyat, sering kali menempatkan pendapat JJ Rousseau dalam bukunya Contract, Sodale (1763) sebagai satu arah pandang. Rousseau berpendapat bahwa manusia dengan moralitas yang tidak dibuat-buat justru waktu manusia berada dalam keluguan. Bagaimana caranya agar manusia tetap moralis? Menurut Rousseau hanya ada satu jalan: kekuasaan para raja dan kaum bangsawan harus diatur dan kedaulatan rakyat harus terjamin.
Karenanya pemilu dipandang menjadi momentum penyerahan mandat kedaulatan rakyat kepada perwakilannya. Jika kepemimpinan yang lama dianggap berhasil mengelola mandat kedaulatan, maka pada pelaksanaan pemilu, pilihan rakyat akan tetap berada pada partai atau politisi tersebut. Namun, jika rakyat tidak puas dengan kepemimpinan yang lama, maka mereka akan mencari alternatif pilihan.
Pemilu dirancang sedemikian rupa agar proses serah-terima mandat rakyat terjamin melalui regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan. Pemahaman akan arti penting pemilu tersebut, menghendaki berjalannya beberapa instrumen penting, yaitu : pemerintahan hanya sebagai fasilitator, penyelenggara yang tidak berpihak, peserta pemilu yang berkualitas, dan pemilih yang rasional-moralis.
Pada Pemilu 2009 ini, instrumen yang dimaksud telah terpandu dalam paket peraturan perundang-undang. Setidaknya ada 3 undang-undang (UU) yang dijadikan sebagai panduan peraturannya yaitu UU No.22/2007 tentang penyelenggara pemilu, UU No.2/2008 tentang partai politik, dan UU No.10/2008 tentang penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, semua komponen telah bersiap melaksanakan pemilu.
Pemerintah telah menjalankan fungsi fasilitasinya. Anggaran pemilu telah disediakan pada 2 tahun anggaran berturut-turut pada APBN dan APBD 2008-2009. Koordinasi antar instansi untuk menciptakan kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan telah pula dilakukan. Tenaga kepegawaian telah pula ditugaskan untuk membantu Komisi pemilihan Umum (KPU). Begitu pula dengan kegiatan lain yang dibutuhkan demi suksesnya penyelenggaraan pemilu.
Upaya yang sama telah pula dilaksanakan KPU. Program dan tahapan pemilu telah terlaksana dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Hasil dari pelaksanaan program dan tahapan tersebut adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), peserta pemilu yang terdiri dari partai politik dan perorangan, penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan, calon anggota DPR, DPD dan DPRD, logistik pemilu, serta terbentuknya PPK, PPS dan KPPS. Keseluruhan pelaksanaan tahapan ini, mengarah pada puncak pelaksanaan pemilu, yaitu pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 April 2009.
Di sisi lain, peserta pemilu telah pula melakukan persiapan personil, manajemen pemenangan, dan program yang ditawarkan. Kemeriahan pengenalan diri peserta pemilu terlihat di mana-mana. Seperti kibaran bendera peserta pemilu melambai-lambai keberbagai arah. Gambar caleg menempel atau menggantung ditempat yang memungkinkan. Iklan media cetak mampu menutup sebagian besar halaman koran, majalah, tabloid, dan portal. Siaran televisi dan radio secara rutin menyampaikan propaganda.
Tak berhenti di sana, peserta pemilu pun tampak rajin mengikuti berbagai kegiatan masyarakat. Ada yang terencana dan ada pula yang tidak. Ada yang sekedar menjadi undangan, ada yang hadir sebagai pembicara, ada yang menjadi tuan rumah, ada pula yang hanya penyandang dana. Jika ada keramaian mereka berlomba-lomba ke sana. Ada kematian mereka kunjungi, ada perhelatan mereka datangi, ada bencana mereka sumbangi, ada perlombaan mereka biayai, ada perayaan hari keagamaan mereka berpartisipasi.
Melihat perhatian yang besar dari peserta pemilu, rakyat pun bergairah. Seorang tukang ojek misalnya, tak sungkan-sungkan bertanya ke kantor tim pemenangan. Mereka minta untuk selalu dilibatkan setiap kali ada kegiatan. Boleh pagi atau sore, boleh juga siang atau malam. Begitu pula sikap komponen rakyat lainnya yang bersedia berpartisipasi dalam perhelatan ini.
Pada akhirnya partisipasi semua pihak akan terlihat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di sana akan terlihat hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Apakah oleh pemerintah, KPU, peserta pemilu, dan rakyat sebagai pemilih. Di TPS pula, tersedia bilik temapat dilakukannya serah- terima mandat dari rakyat kepada wakilnya. Dan TPS pula secara simbolik menjadi ruang tempat rakyat merayakan harinya, hari demokrasi.
Minggu, 10 Mei 2009
Sabtu, 04 April 2009
Pemilih Rawat Inap
Oleh : Husni Kamil Manik
Mengidap penyakit merupakan kondisi yang selalu dihindari setiap orang normal. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba seorang pemilih atau keluarga pemilih terserang penyakit? Terutama terserang penyakit yang harus ditanangani dengan rawat inap di rumah sakit atau klinik.
Pemilih atau keluarga pemilih yang menjalani rawat inap, harus melaporkan kondisi yang dialami kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS domisilinya. Mereka melaporan akibat rawat inap yang dialami, menyebabkan mereka tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditetapkan. Proses pelaporan pemilih atau keluarga pemilih semakin cepat, semakin baik. Tidak perlu menanti pada saat hari pemungutan suara.
Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS, meneliti nama pemilih atau keluarga pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Apabila nama pemilih atau keluarga pemilih tercantum dalam salinan DPT, maka petugas KPU Kabupaten/Kota/PPK/ PPS/KPPS menerbitkan surat pindah memilih (Formulir Model A5).
Kemudian, surat pindah memilih yang telah diperoleh, diserahkan kepada petugas PPS/KPPS yang terdekat dengan rumah sakit atau klinik, tempat pemilih dan keluarga pemilih menjalani rawat inap. Petugas PPS/KPPS memasukkan nama pemilih atau keluarga pemilih pada Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) atau formulir Model A4.
Untuk pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang petugas keamanan TPS, didampingi panwaslu lapangan serta saksi.
Mereka membawa perlengkapan seperlunya untuk melaksanakan kegiatan pemungutan suara dengan cara mendatangi tempat pemilih dan keluarga pemilih di tempat rawat inap. Perlengkapan seperlunya yang dimaksud adalah bilik suara, surat suara, alat menandai, dan tinta.
Kepada pemilih atau keluarga pemilih tetap diberikan 4 (empat) jenis surat, sama dengan surat suara yang diberikan kepada pemilih normal. Setelah masing-masing surat suara diberi tanda pilihan oleh pemilih, kemudian dilipat dan selanjutnya diserahkan kepada petugas KPPS.
Petugas KPPS membawa seluruh surat suara kembali dalam keadaan terlipat, untuk dimasukkan dalam kotak suara yang berada di TPS. Petugas KPPS, Keamanan, Panwaslu lapangan, dan Saksi wajib menjaga kerahasian pemilih.
(Diterbitkan pada rubrik Metrosiana, Harian Posmetro Padang)
Mengidap penyakit merupakan kondisi yang selalu dihindari setiap orang normal. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba seorang pemilih atau keluarga pemilih terserang penyakit? Terutama terserang penyakit yang harus ditanangani dengan rawat inap di rumah sakit atau klinik.
Pemilih atau keluarga pemilih yang menjalani rawat inap, harus melaporkan kondisi yang dialami kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS domisilinya. Mereka melaporan akibat rawat inap yang dialami, menyebabkan mereka tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditetapkan. Proses pelaporan pemilih atau keluarga pemilih semakin cepat, semakin baik. Tidak perlu menanti pada saat hari pemungutan suara.
Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS, meneliti nama pemilih atau keluarga pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Apabila nama pemilih atau keluarga pemilih tercantum dalam salinan DPT, maka petugas KPU Kabupaten/Kota/PPK/ PPS/KPPS menerbitkan surat pindah memilih (Formulir Model A5).
Kemudian, surat pindah memilih yang telah diperoleh, diserahkan kepada petugas PPS/KPPS yang terdekat dengan rumah sakit atau klinik, tempat pemilih dan keluarga pemilih menjalani rawat inap. Petugas PPS/KPPS memasukkan nama pemilih atau keluarga pemilih pada Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) atau formulir Model A4.
Untuk pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang petugas keamanan TPS, didampingi panwaslu lapangan serta saksi.
Mereka membawa perlengkapan seperlunya untuk melaksanakan kegiatan pemungutan suara dengan cara mendatangi tempat pemilih dan keluarga pemilih di tempat rawat inap. Perlengkapan seperlunya yang dimaksud adalah bilik suara, surat suara, alat menandai, dan tinta.
Kepada pemilih atau keluarga pemilih tetap diberikan 4 (empat) jenis surat, sama dengan surat suara yang diberikan kepada pemilih normal. Setelah masing-masing surat suara diberi tanda pilihan oleh pemilih, kemudian dilipat dan selanjutnya diserahkan kepada petugas KPPS.
Petugas KPPS membawa seluruh surat suara kembali dalam keadaan terlipat, untuk dimasukkan dalam kotak suara yang berada di TPS. Petugas KPPS, Keamanan, Panwaslu lapangan, dan Saksi wajib menjaga kerahasian pemilih.
(Diterbitkan pada rubrik Metrosiana, Harian Posmetro Padang)
Pemilih Tambahan
Oleh : Husni Kamil Manik
Setiap pemilih punya hak menentukan di mana ia ingin memberikan suara, boleh pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi domisilinya, atau TPS lain. Syaratnya adalah ia telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Pemilih yang memberikan suara pada TPS lain, di luar tempat ia terdaftar dalam DPT disebut sebagai pemilih tambahan. Seseorang yang menjadi pemilih tambahan akan masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), apabila proses pelaporannya masuk paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
Status pemilih tambahan dapat diperoleh karena keadaan tertentu yang menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditetapkan.
Penyebab keadaan tertentu yang dimaksud karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara, atau kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan pemilih seperti sakit, menjadi tahanan, tugas pekerjaan (pilot, pramugari, nakhoda, pekerja lepas pantai, masinis, pemantau pemilu, pengawas pemilu, saksi pemilu, wartawan, dan pejabat negara/PNS), tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam.
Selain itu, pemilih harus mendapatkan surat pindah memilih (formulir Model A5) yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS setempat, yang akan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS di lokasi TPS, tempat ia akan memilih. Penyerahan surat pindah memilih, harus dilengkapi dengan menunjukkan bukti identitas diri.
Pemilih tambahan yang telah melaporkan diri kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS setempat, datanya dicatat dalam formulir DPTb (Model A4).
Pada saat pemungutan suara dilakukan, pemilih tambahan hanya dapat memberikan suara pada saat terakhir sebelum pemungutan suara dinyatakan usai, atau waktu telah mendekati pukul 12.00 waktu setempat. Itu pun, apa bila surat suara yang belum terpakai atau surat suara cadangan masih tersedia.
Apabila surat suara tidak tersedia, Ketua KPPS menganjurkan pemilih tambahan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat, dengan memperhatikan batas waktu pemungutan suara pukul 12.00 waktu setempat.
Bagi pemilih tambahan yang dapat memberikan suara, Ketua KPPS memberikan 4 (empat) jenis surat suara, masing-masing surat suara untuk calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kecuali untuk TPS di Provinsi DKI Jakarta dan Luar Negeri.
(Diterbitkan Harian Singgalang)
Setiap pemilih punya hak menentukan di mana ia ingin memberikan suara, boleh pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi domisilinya, atau TPS lain. Syaratnya adalah ia telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Pemilih yang memberikan suara pada TPS lain, di luar tempat ia terdaftar dalam DPT disebut sebagai pemilih tambahan. Seseorang yang menjadi pemilih tambahan akan masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), apabila proses pelaporannya masuk paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
Status pemilih tambahan dapat diperoleh karena keadaan tertentu yang menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditetapkan.
Penyebab keadaan tertentu yang dimaksud karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara, atau kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan pemilih seperti sakit, menjadi tahanan, tugas pekerjaan (pilot, pramugari, nakhoda, pekerja lepas pantai, masinis, pemantau pemilu, pengawas pemilu, saksi pemilu, wartawan, dan pejabat negara/PNS), tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam.
Selain itu, pemilih harus mendapatkan surat pindah memilih (formulir Model A5) yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS setempat, yang akan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS di lokasi TPS, tempat ia akan memilih. Penyerahan surat pindah memilih, harus dilengkapi dengan menunjukkan bukti identitas diri.
Pemilih tambahan yang telah melaporkan diri kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS setempat, datanya dicatat dalam formulir DPTb (Model A4).
Pada saat pemungutan suara dilakukan, pemilih tambahan hanya dapat memberikan suara pada saat terakhir sebelum pemungutan suara dinyatakan usai, atau waktu telah mendekati pukul 12.00 waktu setempat. Itu pun, apa bila surat suara yang belum terpakai atau surat suara cadangan masih tersedia.
Apabila surat suara tidak tersedia, Ketua KPPS menganjurkan pemilih tambahan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat, dengan memperhatikan batas waktu pemungutan suara pukul 12.00 waktu setempat.
Bagi pemilih tambahan yang dapat memberikan suara, Ketua KPPS memberikan 4 (empat) jenis surat suara, masing-masing surat suara untuk calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kecuali untuk TPS di Provinsi DKI Jakarta dan Luar Negeri.
(Diterbitkan Harian Singgalang)
Transparansi Dana Kampanye
Oleh : Husni Kamil Manik
Tahapan Kampanye Pemilu 2009, cukup panjang. Dimulai setelah 3 (tiga) hari, partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan. Untuk partai politik, penetapan sebagai peserta pemilu telah diputuskan KPU pada tanggal 7 Juli 2008. Sedangkan calon anggota DPD baru ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2008.
Setiap kampanye membutuhkan biaya. Hanya saja, ada yang sekedar diperhitungkan, dan ada yang memang dibayarkan. Kampanye terhadap lingkungan terdekat seperti keluarga, teman, kenalan atau simpatisan, paling tidak membutuhkan waktu. Bukankah filosofi asing menyatakan time is money? Kalau pun pengertian money pada konteks itu tidak ditransaksikan.
Kampanye di luar lingkungan terdekat, pasti menimbulkan biaya. Kalau tidak sang caleg yang membayar, pasti ada orang yang lain yang akan berkorban. Walau hanya sekedar ongkos transportasi, sebungkus nasi atau secangkir kopi.
Apalagi jika melakukan kampanye dengan metoda yang telah diatur. Yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, menggunakan media cetak dan media elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, dan rapat umum. Keseluruhan membutuhkan biaya.
Dana kampanye pertama kali harus dilaporkan sesaat setelah pembukaan nomor rekening khusus di lembaga keuangan perbankan. Laporan awal tersebut meliputi nomor rekening dan jumlah saldo awal. Laporan awal harus sampai kepada KPU sesuai dengan tingkatan kepengurusan partai, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai pada tanggal 16 Maret 2009.
Dalam hal pengurus partai politik dan calon anggota DPD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU sesuai dengan tingkatan dan batas waktu yang ditetapkan, partai politik dan calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai saksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu.
Pembiayaan untuk kampanye bersumber dari partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
Sekecil apa pun penerimaan dan pengeluaraan kamapanye harus tercatat. Baik berupa uang atau pun barang. Pendanaan yang diterima dan dipergunakan partai maupun caleg harus terdaftar pada pembukuan.
Pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Pembukuan ini yang menjadi dasar pembuatan laporan dana kampanye tah kedua.
Pelaporan dana kampanye tahap kedua atau terakhir, disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
Jika pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tersebut tidak diberikan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka KPU mengenakan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih.
Dengan penerapan sistem pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan peserta pemilu menjadi bagian dari upaya tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia.
(Diterbitkan dalam rubrik Metrosiana, Pos Metro Padang)
Tahapan Kampanye Pemilu 2009, cukup panjang. Dimulai setelah 3 (tiga) hari, partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan. Untuk partai politik, penetapan sebagai peserta pemilu telah diputuskan KPU pada tanggal 7 Juli 2008. Sedangkan calon anggota DPD baru ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2008.
Setiap kampanye membutuhkan biaya. Hanya saja, ada yang sekedar diperhitungkan, dan ada yang memang dibayarkan. Kampanye terhadap lingkungan terdekat seperti keluarga, teman, kenalan atau simpatisan, paling tidak membutuhkan waktu. Bukankah filosofi asing menyatakan time is money? Kalau pun pengertian money pada konteks itu tidak ditransaksikan.
Kampanye di luar lingkungan terdekat, pasti menimbulkan biaya. Kalau tidak sang caleg yang membayar, pasti ada orang yang lain yang akan berkorban. Walau hanya sekedar ongkos transportasi, sebungkus nasi atau secangkir kopi.
Apalagi jika melakukan kampanye dengan metoda yang telah diatur. Yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, menggunakan media cetak dan media elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, dan rapat umum. Keseluruhan membutuhkan biaya.
Dana kampanye pertama kali harus dilaporkan sesaat setelah pembukaan nomor rekening khusus di lembaga keuangan perbankan. Laporan awal tersebut meliputi nomor rekening dan jumlah saldo awal. Laporan awal harus sampai kepada KPU sesuai dengan tingkatan kepengurusan partai, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai pada tanggal 16 Maret 2009.
Dalam hal pengurus partai politik dan calon anggota DPD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU sesuai dengan tingkatan dan batas waktu yang ditetapkan, partai politik dan calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai saksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu.
Pembiayaan untuk kampanye bersumber dari partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
Sekecil apa pun penerimaan dan pengeluaraan kamapanye harus tercatat. Baik berupa uang atau pun barang. Pendanaan yang diterima dan dipergunakan partai maupun caleg harus terdaftar pada pembukuan.
Pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Pembukuan ini yang menjadi dasar pembuatan laporan dana kampanye tah kedua.
Pelaporan dana kampanye tahap kedua atau terakhir, disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
Jika pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tersebut tidak diberikan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka KPU mengenakan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih.
Dengan penerapan sistem pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan peserta pemilu menjadi bagian dari upaya tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia.
(Diterbitkan dalam rubrik Metrosiana, Pos Metro Padang)
Sabtu, 14 Februari 2009
Kotak Suara Metal, Efektif dan Efisien
Oleh : Husni Kamil Manik
Jika kotak suara pada Pemilu 1955 hingga 1997, umumnya terbuat dari kayu, sejak pelaksanaan Pemilu 2004, kotak suara telah diproduksi dengan bahan metal. Kotak suara yang terbuat dari kayu (papan atau triplek), diperuntukkan hanya satu kali pakai. Jadi, setelah pemungutan dan penghitungan suara usai, kotak suara pun selesai. KPU priode 2001-2007, beranggapan kondisi seperti ini merupakan pemborosan, dan harus diakhiri.
Pilihan kemudian, jatuh pada penggunaan kotak suara berbahan metal. Pilhan tersebut bertujuan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi yang optimal.
Tujuan efektifitas kotak suara yang terbuat dari metal, telah teruji pada Pemilu 2004. Ketika proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, kotak suara tersebut dijadikan simbol akutanbilitas. Tidak hanya surat suara yang dimasukkan pada kotak suara, tetapi setelah penghitungan suara dilaksanakan, seluruh dokumen yang berisikan sertifikasi hasil penghitungan suara, dimasukkan pula ke dalam kotak suara.
Begitu tinggi akuntabilitas kotak suara. Apabila setiap dokumen, apakah surat suara atau sertifikasi berbentuk formulir penghitungan suara di berbagai tingkatan penghitungan suara. Jika telah masuk ke dalam kotak suara, maka proses pengeluarannya harus melalui acara resmi. Pelaksanaan acara resmi, hanya dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu (KPU, PPK, PPS, KPPS), dengan disaksikan pengawas pemilu dan saksi peserta pemilu.
Tujuan efisiensi kotak suara berbahan metal juga tercapai. Rencana penggunaan kotak suara warisan Pemilu 2004, pada Pemilu 2009, membuktikan bahwa kotak suara dari bahan metal dapat digunakan berulang beberapa kali. Minimal satu kali, dan tidak tertutup kemungkinan lebih dari satu kali. Tujuan efisiensi pun tercapai.
Kotak suara merupakan salah satu perlengkapan pemungutan suara yang termasuk kategori logistik Pemilu. Kotak suara yang digunakan pada Pemilu 2004, dirancang untuk memuat surat suara pada satu unit Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah maksimal 300 pemilih. Sementara, untuk Pemilu 2009, kotak suara diperuntukkan maksimal 500 pemilih.
Untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2009, KPU menerbitkan Peraturan KPU No. 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada peraturan tersebut KPU menetapkan peruntukan, jenis, bentuk dan spesifikasi. Aturan ini, dijadikan pedoman dalam pengadaan tambahan kotak suara yang dibutuhkan.
Ketersedian kotak suara pada TPS, diperuntukkan dalam 4 (empat) keperluan, yaitu : kotak suara untuk surat suara Anggota DPR, kotak suara untuk surat suara Anggota DPD, kotak suara untuk surat suara Anggota DPRD Provinsi, kotak suara untuk surat suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Dengan jumlah TPS di Sumatera Barat 13.404 unit, kebutuhan kotak suara Pemilu 2009 di Sumatera Barat, mencapai 53.616 unit. Pada saat ini, inventaris kotak suara yang masih ada di gudang KPU Sumbar dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat adalah 46.917 unit. Berarti kekurangan kotak suara di Sumatera Barat adalah 7.266 unit.
Berdasarkan penganggaran biaya pengadaan kotak suara, untuk Pemilu 2009 yang ditetapkan KPU, harga satu unit kotak suara Rp.250.000. Sedangkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan KPU Sumatera Barat adalah Rp.247.500.
Jika kotak suara yang tersedia dari inventaris Pemilu 2004, dikalikan harga HPS yang ditetapkan, maka diperoleh hasil pengalian tersebut sebesar Rp. 11.729.250.000,-(sebelas milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga, dapat dikatakan bahwa penggunaan kotak suara inventaris Pemilu 2004 di Sumatera Barat, hemat sekitar 12 milyar.
Meragukan Kapasistas Kotak Suara?
Menjelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, 9 April 2009. KPU atau lembaga lain telah pernah beberapa kali melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Tujuan utamanya adalah menguji tingkat pengetahuan masyarakat akan teknis pemungutan suara. Tapi sisi lain dari prosesi itu, juga diperhatikan. Misalnya, hubungan antara ukuran dan jumlah surat suara dengan kapasitas kotak suara.
Pada Pemilu 2009, jumlah pemilih pada satu TPS maksimal 500 orang. Berarti pada satu unit kotak suara akan diisi maksimal dengan 500 lembar surat suara. Belum termasuk kemungkinan pemilih tambahan dari TPS lain, yang surat suara cadangannya tersedia 2% dari jumlah pemilih atau 10 orang. Total maksimal surat suara yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara adalah 510 lembar.
Keraguan muncul dari sejak tahapan memasukkan surat suara. Dengan memuat 38 partai politik, dan 120% jumlah calon yang ajukan pada masing-masing daerah pemilihan, maka KPU menetapkan ukuran satu lembar surat suara adalah 54 x 84 cm. Ukuran lembaran surat suara ini, setelah dilipat dalam 5 tahap, masih dianggap terlalu sempit untuk bisa masuk melalui lubang yang tersedia.
Ternyata tidak demikian faktanya. Saya telah mencoba sendiri memasukkan contoh lembar surat suara. Setelah terlipat sempurna, panjang lipatan surat suara hanya 13,5 cm. Sementara, panjang lubang kotak suara adalah 18 cm. Begitu pula dengan ketebalannya lipatan surat suara, lebih tipis dari lubang kotak suara.
Ukuran kotak suara Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 sama. Ukuran kotak suara dari bahan metal berkualitas baik adalah tinggi 60 cm, panjang 40 cm, lebar 40 cm, panjang celah/lubang pada tutup kotak suara 18 cm, lebar celah/lubang pada tutup kotak suara 1 cm, dan ketebalan 0,6 mm s/d 1 mm. Dengan ukuran demikian, diprediksikan akan mampu memuat 510 lembar surat suara.
(Terbit di Harian Umum Singgalang, 14 Februari 2009)
Jika kotak suara pada Pemilu 1955 hingga 1997, umumnya terbuat dari kayu, sejak pelaksanaan Pemilu 2004, kotak suara telah diproduksi dengan bahan metal. Kotak suara yang terbuat dari kayu (papan atau triplek), diperuntukkan hanya satu kali pakai. Jadi, setelah pemungutan dan penghitungan suara usai, kotak suara pun selesai. KPU priode 2001-2007, beranggapan kondisi seperti ini merupakan pemborosan, dan harus diakhiri.
Pilihan kemudian, jatuh pada penggunaan kotak suara berbahan metal. Pilhan tersebut bertujuan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi yang optimal.
Tujuan efektifitas kotak suara yang terbuat dari metal, telah teruji pada Pemilu 2004. Ketika proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, kotak suara tersebut dijadikan simbol akutanbilitas. Tidak hanya surat suara yang dimasukkan pada kotak suara, tetapi setelah penghitungan suara dilaksanakan, seluruh dokumen yang berisikan sertifikasi hasil penghitungan suara, dimasukkan pula ke dalam kotak suara.
Begitu tinggi akuntabilitas kotak suara. Apabila setiap dokumen, apakah surat suara atau sertifikasi berbentuk formulir penghitungan suara di berbagai tingkatan penghitungan suara. Jika telah masuk ke dalam kotak suara, maka proses pengeluarannya harus melalui acara resmi. Pelaksanaan acara resmi, hanya dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu (KPU, PPK, PPS, KPPS), dengan disaksikan pengawas pemilu dan saksi peserta pemilu.
Tujuan efisiensi kotak suara berbahan metal juga tercapai. Rencana penggunaan kotak suara warisan Pemilu 2004, pada Pemilu 2009, membuktikan bahwa kotak suara dari bahan metal dapat digunakan berulang beberapa kali. Minimal satu kali, dan tidak tertutup kemungkinan lebih dari satu kali. Tujuan efisiensi pun tercapai.
Kotak suara merupakan salah satu perlengkapan pemungutan suara yang termasuk kategori logistik Pemilu. Kotak suara yang digunakan pada Pemilu 2004, dirancang untuk memuat surat suara pada satu unit Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah maksimal 300 pemilih. Sementara, untuk Pemilu 2009, kotak suara diperuntukkan maksimal 500 pemilih.
Untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2009, KPU menerbitkan Peraturan KPU No. 27 tahun 2008 tentang Kotak Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada peraturan tersebut KPU menetapkan peruntukan, jenis, bentuk dan spesifikasi. Aturan ini, dijadikan pedoman dalam pengadaan tambahan kotak suara yang dibutuhkan.
Ketersedian kotak suara pada TPS, diperuntukkan dalam 4 (empat) keperluan, yaitu : kotak suara untuk surat suara Anggota DPR, kotak suara untuk surat suara Anggota DPD, kotak suara untuk surat suara Anggota DPRD Provinsi, kotak suara untuk surat suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Dengan jumlah TPS di Sumatera Barat 13.404 unit, kebutuhan kotak suara Pemilu 2009 di Sumatera Barat, mencapai 53.616 unit. Pada saat ini, inventaris kotak suara yang masih ada di gudang KPU Sumbar dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat adalah 46.917 unit. Berarti kekurangan kotak suara di Sumatera Barat adalah 7.266 unit.
Berdasarkan penganggaran biaya pengadaan kotak suara, untuk Pemilu 2009 yang ditetapkan KPU, harga satu unit kotak suara Rp.250.000. Sedangkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan KPU Sumatera Barat adalah Rp.247.500.
Jika kotak suara yang tersedia dari inventaris Pemilu 2004, dikalikan harga HPS yang ditetapkan, maka diperoleh hasil pengalian tersebut sebesar Rp. 11.729.250.000,-(sebelas milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga, dapat dikatakan bahwa penggunaan kotak suara inventaris Pemilu 2004 di Sumatera Barat, hemat sekitar 12 milyar.
Meragukan Kapasistas Kotak Suara?
Menjelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, 9 April 2009. KPU atau lembaga lain telah pernah beberapa kali melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Tujuan utamanya adalah menguji tingkat pengetahuan masyarakat akan teknis pemungutan suara. Tapi sisi lain dari prosesi itu, juga diperhatikan. Misalnya, hubungan antara ukuran dan jumlah surat suara dengan kapasitas kotak suara.
Pada Pemilu 2009, jumlah pemilih pada satu TPS maksimal 500 orang. Berarti pada satu unit kotak suara akan diisi maksimal dengan 500 lembar surat suara. Belum termasuk kemungkinan pemilih tambahan dari TPS lain, yang surat suara cadangannya tersedia 2% dari jumlah pemilih atau 10 orang. Total maksimal surat suara yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara adalah 510 lembar.
Keraguan muncul dari sejak tahapan memasukkan surat suara. Dengan memuat 38 partai politik, dan 120% jumlah calon yang ajukan pada masing-masing daerah pemilihan, maka KPU menetapkan ukuran satu lembar surat suara adalah 54 x 84 cm. Ukuran lembaran surat suara ini, setelah dilipat dalam 5 tahap, masih dianggap terlalu sempit untuk bisa masuk melalui lubang yang tersedia.
Ternyata tidak demikian faktanya. Saya telah mencoba sendiri memasukkan contoh lembar surat suara. Setelah terlipat sempurna, panjang lipatan surat suara hanya 13,5 cm. Sementara, panjang lubang kotak suara adalah 18 cm. Begitu pula dengan ketebalannya lipatan surat suara, lebih tipis dari lubang kotak suara.
Ukuran kotak suara Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 sama. Ukuran kotak suara dari bahan metal berkualitas baik adalah tinggi 60 cm, panjang 40 cm, lebar 40 cm, panjang celah/lubang pada tutup kotak suara 18 cm, lebar celah/lubang pada tutup kotak suara 1 cm, dan ketebalan 0,6 mm s/d 1 mm. Dengan ukuran demikian, diprediksikan akan mampu memuat 510 lembar surat suara.
(Terbit di Harian Umum Singgalang, 14 Februari 2009)
Senin, 09 Februari 2009
Saatnya Pemilih Mencentang…..
Oleh : Husni Kamil Manik
Benarkah Pemilu 2009, pemilih tidak lagi mecoblos? Pertanyaan seperti ini, sering terdengar di tengah masyarakat, apalagi kalau sedang membicarakan Pemilu 2009. Tema pertanyaan yang sama, beberapa kali pula, digunakan lembaga survey yang bertujuan untuk mengungkap dinamika Pemilu 2009.
Misalnya, International Foundation for Election System (IFES) yang melakukan survey terhadap 2.500 responden. Respondennya tersebar pada 25 provinsi di Indonesia. Survey IFES dilaksanakan antara bulan Agustus dan September 2008 dengan menggunakan wawancara tatap muka. Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah apakah saudara tahu cara pemilihan yang diterima pada Pemilu 2009?
Pada tiga bulan berikutnya, tepatnya pada 16-26 Desember 2008, Lembaga Survey Indo Barometer melakukan survey tentang pengetahuan dan harapan masyarakat terhadap Pemilu 2009. Survey juga dilaksanakan secara nasional, dengan mewawancarai 1.200 responden yang tersebar di 33 provinsi. Tema pertanyaan yang sama, tetap menjadi sentra isu.
Hasil survey terbaru, walaupun menggunakan metoda berbeda dengan dua survey di atas. Tetapi masih membahas tema yang sama, dilakukan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dan International Foundation for Election System (IFES) di Jakarta dan Purwakata.
Survey ini, menggunakan metoda simulasi yang melibatkan 400 relawan, terdiri dari 200 relawan berada di Jakarta, dan 200 relawan berada di Purwakarta. Kegiatan simulasi dilaksanakan antara bulan Desember 2008 dan Januari 2009.
Penerapan cara pemberian suara Pemilu 2009, untuk anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara. Tata cara demikian, diatur pada pasal 153 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD.
Aturan pemberian suara, dengan memberikan tanda, merupakan ide baru. Memberikan tanda, telah merubah tata cara pemberian suara yang pernah digunakan, selama penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sembilan kali sudah pemilu dilaksanakan, satu kali pemilihan langsung presiden, satu kali pemilihan langsung gubernur, dan satu kali pemilihan langsung bupati/walikota, seluruhnya menggunakan cara mencoblos.
Sehingga, rakyat terlanjur mengidentikkan, “pemilu, ya mencoblos”. Kalau akan pemilu, mereka siap-siap untuk mencoblos. Lantas, Kenapa cara memberikan tanda diterapkan? Pada ayat berikutnya, dijelaskan bahwa memberikan tanda, berdasarkan pada prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam menghitung suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu.
Bagaimana tanggapan masyarakat ketika cara mencoblos digantikan cara memberikan tanda? Hasil survey IFES pada Bulan Agustus dan September (lima bulan setelah UU diberlakukan), mengungkap mayoritas responden (84%) masih beranggapan Pemilu 2009 menggunakan metoda mencoblos. Sementara 10% responden menyatakan tidak tahu. Dan yang menjawab dengan benar dengan menandai, hanya 4% responden.
Setelah tiga bulan kemudian, Indo Barometer menemukan jumlah responden yang menjawab, mengetahui cara memilih pada Pemilu 2009 dengan menandai, meningkat menjadi 24,6%. Sementara responden yang menjawab mencoblos menurun menjadi 63%.
Pada bulan yang sama, Formappi dan IFES mengadakan simulasi pemungutan suara di Purwakarta. Relawan yang mengikuti simulasi tersebut sebanyak 200 orang. Relawan yang menggunakan cara memilih yang benar 63%. Sedangkan simulasi yang diadakan di Jakarta pada Bulan Januari 2009, relawan yang menggunakan cara memilih yang benar mencapai 45%.
Grafik persentase data di atas, menunjukkan adanya perkembangan positif akan pengetahuan masyarakat terhadap informasi mengenai cara memilih. Perkembangan ini, dapat dijadikan inspirasi bagi pelaksanaan sosialiasi pemilu hingga pemungutan suara dilakukan.
Hingga kini, kegiatan sosialisasi pemilu yang terlaksana, dominan melalui perantaraan media. Ada yang dilakukan KPU, ada juga yang dilakukan Depkominfo, dan ada juga yang dilakukan partai politik beserta calon anngota dewan. Penggunaan media masih dianggap sebagai cara yang paling efektif.
Sementara KPU, menjadikan cara menggunakan media sebagai salah satu dari tiga strategi sosialisasi. Dua cara yang lain adalah tata muka, dan kemitraan dengan pengelola jejaring organisasi massa, LSM, komunitas masyarakat, atau partai politik.
Dalam dua bulan ke depan, KPU akan melakukan ketiga strategi tersebut secara bersamaan. Penggunaan media tetap jalan terus, tatap muka akan dilakukan lebih massal di tingkat PPK, PPS dan KPPS. Sedangkan kemitraan dengan pengelola jejaring ormas, LSM, kommas dan parpol, juga akan terlaksana.
Ketiga strategi tersebut, akan digunakan untuk mensosialisasikan bahwa perubahan cara memilih pada Pemilu 2009 tidaklah sulit. Menandai atau yang diistilahkan dengan mencentang atau istilah lain, tidaklah sesuatu yang asing pada masyarakat.
Walau masyarakat sudah terbiasa dengan mencoblos, bukan berarti masyarakat tidak terbiasa menandai. Hanya mungkin bagi mereka yang belum paham tentang perubahan tersebut, dikarenakan mereka belum memperoleh informasi yang sesungguhnya.
Mencentang tidak menggunakan huruf, tapi simbol. Sehingga, pemilih yang buta huruf harusnya dapat mencentang sendiri pilihannya. Tapi kalaupun, pemilih tersebut tidak mampu akibat keterbatasan yang dideranya, ia dapat meminta bantuan orang lain yang dipercayanya.
Dengan demikian, kita berharap, semangat perubahan yang termuat dalam UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu dapat terlaksana. Jika maksud itu tercapat, maka kita dapat menyatakan : Saatnya setiap pemilih, bisa menggunakan hak pilihnya secara tepat dengan cara mencentang.
(Terbit pada Teras Minggu, Harian Padang Ekspres, 8 Februari 2009)
Benarkah Pemilu 2009, pemilih tidak lagi mecoblos? Pertanyaan seperti ini, sering terdengar di tengah masyarakat, apalagi kalau sedang membicarakan Pemilu 2009. Tema pertanyaan yang sama, beberapa kali pula, digunakan lembaga survey yang bertujuan untuk mengungkap dinamika Pemilu 2009.
Misalnya, International Foundation for Election System (IFES) yang melakukan survey terhadap 2.500 responden. Respondennya tersebar pada 25 provinsi di Indonesia. Survey IFES dilaksanakan antara bulan Agustus dan September 2008 dengan menggunakan wawancara tatap muka. Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah apakah saudara tahu cara pemilihan yang diterima pada Pemilu 2009?
Pada tiga bulan berikutnya, tepatnya pada 16-26 Desember 2008, Lembaga Survey Indo Barometer melakukan survey tentang pengetahuan dan harapan masyarakat terhadap Pemilu 2009. Survey juga dilaksanakan secara nasional, dengan mewawancarai 1.200 responden yang tersebar di 33 provinsi. Tema pertanyaan yang sama, tetap menjadi sentra isu.
Hasil survey terbaru, walaupun menggunakan metoda berbeda dengan dua survey di atas. Tetapi masih membahas tema yang sama, dilakukan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) dan International Foundation for Election System (IFES) di Jakarta dan Purwakata.
Survey ini, menggunakan metoda simulasi yang melibatkan 400 relawan, terdiri dari 200 relawan berada di Jakarta, dan 200 relawan berada di Purwakarta. Kegiatan simulasi dilaksanakan antara bulan Desember 2008 dan Januari 2009.
Penerapan cara pemberian suara Pemilu 2009, untuk anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara. Tata cara demikian, diatur pada pasal 153 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD.
Aturan pemberian suara, dengan memberikan tanda, merupakan ide baru. Memberikan tanda, telah merubah tata cara pemberian suara yang pernah digunakan, selama penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sembilan kali sudah pemilu dilaksanakan, satu kali pemilihan langsung presiden, satu kali pemilihan langsung gubernur, dan satu kali pemilihan langsung bupati/walikota, seluruhnya menggunakan cara mencoblos.
Sehingga, rakyat terlanjur mengidentikkan, “pemilu, ya mencoblos”. Kalau akan pemilu, mereka siap-siap untuk mencoblos. Lantas, Kenapa cara memberikan tanda diterapkan? Pada ayat berikutnya, dijelaskan bahwa memberikan tanda, berdasarkan pada prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam menghitung suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu.
Bagaimana tanggapan masyarakat ketika cara mencoblos digantikan cara memberikan tanda? Hasil survey IFES pada Bulan Agustus dan September (lima bulan setelah UU diberlakukan), mengungkap mayoritas responden (84%) masih beranggapan Pemilu 2009 menggunakan metoda mencoblos. Sementara 10% responden menyatakan tidak tahu. Dan yang menjawab dengan benar dengan menandai, hanya 4% responden.
Setelah tiga bulan kemudian, Indo Barometer menemukan jumlah responden yang menjawab, mengetahui cara memilih pada Pemilu 2009 dengan menandai, meningkat menjadi 24,6%. Sementara responden yang menjawab mencoblos menurun menjadi 63%.
Pada bulan yang sama, Formappi dan IFES mengadakan simulasi pemungutan suara di Purwakarta. Relawan yang mengikuti simulasi tersebut sebanyak 200 orang. Relawan yang menggunakan cara memilih yang benar 63%. Sedangkan simulasi yang diadakan di Jakarta pada Bulan Januari 2009, relawan yang menggunakan cara memilih yang benar mencapai 45%.
Grafik persentase data di atas, menunjukkan adanya perkembangan positif akan pengetahuan masyarakat terhadap informasi mengenai cara memilih. Perkembangan ini, dapat dijadikan inspirasi bagi pelaksanaan sosialiasi pemilu hingga pemungutan suara dilakukan.
Hingga kini, kegiatan sosialisasi pemilu yang terlaksana, dominan melalui perantaraan media. Ada yang dilakukan KPU, ada juga yang dilakukan Depkominfo, dan ada juga yang dilakukan partai politik beserta calon anngota dewan. Penggunaan media masih dianggap sebagai cara yang paling efektif.
Sementara KPU, menjadikan cara menggunakan media sebagai salah satu dari tiga strategi sosialisasi. Dua cara yang lain adalah tata muka, dan kemitraan dengan pengelola jejaring organisasi massa, LSM, komunitas masyarakat, atau partai politik.
Dalam dua bulan ke depan, KPU akan melakukan ketiga strategi tersebut secara bersamaan. Penggunaan media tetap jalan terus, tatap muka akan dilakukan lebih massal di tingkat PPK, PPS dan KPPS. Sedangkan kemitraan dengan pengelola jejaring ormas, LSM, kommas dan parpol, juga akan terlaksana.
Ketiga strategi tersebut, akan digunakan untuk mensosialisasikan bahwa perubahan cara memilih pada Pemilu 2009 tidaklah sulit. Menandai atau yang diistilahkan dengan mencentang atau istilah lain, tidaklah sesuatu yang asing pada masyarakat.
Walau masyarakat sudah terbiasa dengan mencoblos, bukan berarti masyarakat tidak terbiasa menandai. Hanya mungkin bagi mereka yang belum paham tentang perubahan tersebut, dikarenakan mereka belum memperoleh informasi yang sesungguhnya.
Mencentang tidak menggunakan huruf, tapi simbol. Sehingga, pemilih yang buta huruf harusnya dapat mencentang sendiri pilihannya. Tapi kalaupun, pemilih tersebut tidak mampu akibat keterbatasan yang dideranya, ia dapat meminta bantuan orang lain yang dipercayanya.
Dengan demikian, kita berharap, semangat perubahan yang termuat dalam UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu dapat terlaksana. Jika maksud itu tercapat, maka kita dapat menyatakan : Saatnya setiap pemilih, bisa menggunakan hak pilihnya secara tepat dengan cara mencentang.
(Terbit pada Teras Minggu, Harian Padang Ekspres, 8 Februari 2009)
Minggu, 01 Februari 2009
Caleg Terpidana
Oleh : Husni Kamil Manik
Setelah Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD dan DPRD diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU), muncul masalah baru, yaitu persyaratan administrasi yang telah dilengkapi masing-masing calon pada saat pengajuan. Masalahnya adalah sang calon terlibat tindakan pidana yang melampaui batas toleransi undang-undang.
Adalah menjadi persyaratan bagi seorang bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD, untuk tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sebagai bukti kelengkapan administrasi, bakal calon harus mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana kelanjutan proses sang caleg pada pelaksanaan Pemilu? Apakah keberadaannya langsung dianulir dari DCT atau surat suara? Bagaimana pula kalau sang calon melakukan upaya hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK)?
KPU melalui surat nomor : 111/15/I/2009, tertanggal 20 Januari 2009, menegaskan bahwa pengajuan PK terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, setelah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), sedangkan prosesnya dilakukan sebelum tanggal 17 Desember 2008, maka nama sang calon tetap tercantum dalam DCT dan surat suara.
Penetapan batasan waktu tanggal 17 Desember 2008, untuk pelaksanaan perubahan DCT, dimaksudkan agar proses tersebut tidak mengganggu kegiatan pencetakan dan pendistribusian surat suara. Sebagaimana yang telah direncanakan, setelah tanggal tersebut proses validasi surat suara dilakukan, dan selanjutnya dilaksanakan proses pencetakan dan pendistribusian.
Namun, apabila kemudian ternyata putusan PK menyatakan bahwa sang caleg terbukti melakukan tindak pidana, sementara putusannya diterbitkan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, maka melalui rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan bahwa sang calon tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon. Kemudian hasil rapat pleno tersebut disampaikan kepada PPK dan PPS agar nama sang caleg diinformasikan KPPS kepada pemilih bahwa sang caleg tidak lagi memenuhi syarat.
Tetapi, jika pengajuan PK dilakukan setelah tanggal 17 Desember 2008, sedangkan putusan kasasi MA menyatakan sang calon terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, maka nama sang caleg dicoret dari DCT dan tidak dicantumkan dalam surat suara.
Apabila putusan PK, menyatakan sang caleg tidak terbukti melakukan tindak pidana dan putusannya diterbitkan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, maka melalui rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memutuskan sang caleg tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat calon dan tetap tidak tercantum pada DCT dan surat suara.
Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 81 tahun 1981, pasal 268 ayat (1) yang menyatakan bahwa putusan PK tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan kasasi.
Bagaimana jika calon yang telah masuk DCT, terkena status tersangka atau terdakwa pada tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih? Sedangkan hingga pemungutan dan penghitungan suara putusan kasasi MA belum keluar.
Pada kasus ini, sang caleg masih tercantum dalam DCT dan surat suara. Jika sang caleg memperoleh suara, maka suara yang diperoleh masih diperhitungkan. Kenapa demikian? Sebab, perkara sang caleg belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.
(Terbit pada Perspektif Edisi Minggu, Harian Padang Ekspres, 1 Februari 2009)
Setelah Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD dan DPRD diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU), muncul masalah baru, yaitu persyaratan administrasi yang telah dilengkapi masing-masing calon pada saat pengajuan. Masalahnya adalah sang calon terlibat tindakan pidana yang melampaui batas toleransi undang-undang.
Adalah menjadi persyaratan bagi seorang bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD, untuk tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sebagai bukti kelengkapan administrasi, bakal calon harus mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana kelanjutan proses sang caleg pada pelaksanaan Pemilu? Apakah keberadaannya langsung dianulir dari DCT atau surat suara? Bagaimana pula kalau sang calon melakukan upaya hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK)?
KPU melalui surat nomor : 111/15/I/2009, tertanggal 20 Januari 2009, menegaskan bahwa pengajuan PK terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, setelah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), sedangkan prosesnya dilakukan sebelum tanggal 17 Desember 2008, maka nama sang calon tetap tercantum dalam DCT dan surat suara.
Penetapan batasan waktu tanggal 17 Desember 2008, untuk pelaksanaan perubahan DCT, dimaksudkan agar proses tersebut tidak mengganggu kegiatan pencetakan dan pendistribusian surat suara. Sebagaimana yang telah direncanakan, setelah tanggal tersebut proses validasi surat suara dilakukan, dan selanjutnya dilaksanakan proses pencetakan dan pendistribusian.
Namun, apabila kemudian ternyata putusan PK menyatakan bahwa sang caleg terbukti melakukan tindak pidana, sementara putusannya diterbitkan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, maka melalui rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan bahwa sang calon tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon. Kemudian hasil rapat pleno tersebut disampaikan kepada PPK dan PPS agar nama sang caleg diinformasikan KPPS kepada pemilih bahwa sang caleg tidak lagi memenuhi syarat.
Tetapi, jika pengajuan PK dilakukan setelah tanggal 17 Desember 2008, sedangkan putusan kasasi MA menyatakan sang calon terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, maka nama sang caleg dicoret dari DCT dan tidak dicantumkan dalam surat suara.
Apabila putusan PK, menyatakan sang caleg tidak terbukti melakukan tindak pidana dan putusannya diterbitkan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, maka melalui rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memutuskan sang caleg tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat calon dan tetap tidak tercantum pada DCT dan surat suara.
Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 81 tahun 1981, pasal 268 ayat (1) yang menyatakan bahwa putusan PK tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan kasasi.
Bagaimana jika calon yang telah masuk DCT, terkena status tersangka atau terdakwa pada tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih? Sedangkan hingga pemungutan dan penghitungan suara putusan kasasi MA belum keluar.
Pada kasus ini, sang caleg masih tercantum dalam DCT dan surat suara. Jika sang caleg memperoleh suara, maka suara yang diperoleh masih diperhitungkan. Kenapa demikian? Sebab, perkara sang caleg belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.
(Terbit pada Perspektif Edisi Minggu, Harian Padang Ekspres, 1 Februari 2009)
Langganan:
Postingan (Atom)
