Oleh : Husni Kamil Manik
Pengamat politik CSIS Indra Jaya Piliang (IJP) memimpikan adanya museum pemilu yang melestarikan berbagai pernik pemilu seperti bendera, poster, sepanduk, iklan kampanye, alat coblos, bantalan coblos, tinta, foto atau bahkan rekaman suara dan tayangan televisi. Atau dalam bentuk lain yang lebih konseptual seperti tahapan pemilu, cara kampanye, cara pemberian suara dan konsep lainnya (Kompas, 16 April 2008).
Gagasan IJP penting untuk hari ini dan masa yang akan datang, akan tetapi jika untuk mengadakan museum akan membutuhkan biaya besar karena membutuhkan tempat yang luas dan cara pemeliharaan benda-benda koleksi yang mahal, mungkin membangun perpustakaan pemilu bisa menjadi alternatif. Karena biaya perpustakaan biayanya lebih murah, sebab pada perpustakaan tidak terlalu penting adanya benda-benda koleksi, yang paling diutamakan adalah literatur yang terarsipkan baik berbentuk buku (hard copy) atau berbentuk rekaman visual (soft copy).
Apa yang ingin anda cari tentang pemilu? Datang lah ke perpustakaan pemilu, di sana setiap pengunjung dapat mengakses bermacam dokumen yang pernah digunakan penyelenggara pemilu. Seperti dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Calon Tetap (DCT), Peta Daerah Pemilihan, formulir-formulir dan dokumen lainnya seperti gambar denah Tempat Pemungutan Suara (TPS), gambar kotak suara, gambar bilik suara dan gambar logistik pemilu lainnya.
Informasi yang tersedia dalam perpustaan pemilu tidak hanya bersumber dari dokumen resmi KPU, tetapi semua pemangku kepentingan (stakeholders) pemilu dapat menjadi sumber informasinya. Misalnya dokumentasi kampanye partai, temuan pelanggaran pemilu dari panwas, dan hasil peliputan dari media massa atau bahkan dari masyarakat. Semakin banyak sumber lnformasi yang menyerahkan dokumentasi kepemiluannya, maka semakin lengkaplah informasi yang tersedia.
Sekedar contoh akibat dari kurangnya informasi yang ada, seandainya saat ini informasi pemilu sejak tahun 1955 tersedia cukup banyak, mungkin setiap orang yang berminat dapat ikut dalam menganalis perbandingan proses pemilu ke pemilu. Apa lagi pemilu tahun 2009 merupakan pelaksanaan pemilu yang ke-10, dihitung sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, sepuluh tahun setelah Indonesia merdeka. Dan pemilu 1955 juga tercatat sebagai pemilu yang terakhir, dalam rentang waktu pemerintahan Presiden Soekarno. Sedangkan pelaksanaan pemilu setelah tahun 1955 diselenggarakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, mulai pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan terakhir diselenggarakan 1997, satu tahun sebelum gerakan reformasi memaksa Soeharto mundur dari jabatan presiden.
Wacana yang berkembang hingga saat ini adalah perbandingan pelaksanaan enam kali pemilu di bawah kekuasaan Presiden Soeharto dengan pemilu 1955. Banyak pengamat berpendapat, pemilu 1955 sebagai pemilu yang demokratis dengan sistem multi partai yang tak terbatas dan membenarkan peserta perseorangan. Walaupun pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, beberapa daerah sedang bergolak akibat serangan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo.
Penilaian tentang keberhasilan penyelenggaraan pemilu 1955 disampaikan oleh para pengamat politik terkemuka di Indonesia seperti Nurcholis Madjid (Kompas, 1 Juli 1998). Deliar Noer dalam Islam, Pancasila dan Asas Tunggal (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1948), Dr. Alfian. Dalam "Pemilihan Umum dan Prospek Demokrasi di Indonesia," (dalam Demokrasi dan Proses Politik, Jakarta, LP3ES), ahli politik LIPI ini berpendapat, "dari segi pelaksanaannya, pemilu dapat dikatakan berjalan dengan bersih dan jujur, dan oleh karena itu suara yang diberikan anggota masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka.
Pandangan William Liddle, dalam buku Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik (Jakarta, 1992) memperkuat penilaian keberhasilan pemilu 1955 dan buruknya proses penyelenggaraan pemilu orde baru. Cuplikan pandangan tentang pemilu orde baru adalah sebagai berikut: "Pemilu-pemilu Orde Baru bukanlah alat yang memadai untuk mengukur suara rakyat. Pemilu-pemilu itu dilakukan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada tangan-tangan birokrasi. Tangan-tangan itu tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemiu, namun juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi "partai milik pemerintah". Kompetisi ditekan seminimal mungkin, dan keragaman pandangan tidak memperoleh tempat yang memadai."
Bagaimana pun penilaian yang disampaikan para pakar di atas tentang keberhasilan pemilu 1955 dan buruknya enam pemilu orde baru, hal itu merupakan hasil analis mereka terhadap fakta-fakta lapangan yang mungkin mereka alami sendiri atau mereka dapatkan dari dokumen yang terarsipkan.Jika fakta itu berbentuk pengalaman, maka ketika mereka wafat fakta itu akan musnah karena mereka bawa kealam kubur.
Siapa yang hari ini memiliki dokumentasi proses penyelenggaraan pemilu orde baru yang buruk itu? Siapa pula yang memiliki dokumentasi pemilu 1955 yang demokratis itu? Jika dokumentasi tentang keduanya tidak tersedia dengan baik bagaimana pula generasi sekarang dan masa yang akan datang berpartisipasi memberi penilaian.
Dengan semangat kepentingan seperti itu, secara perlahan KPU Sumbar telah merintis keberadaan perpustakaan pemilu di Sumatera Barat sejak tahun 2004. Kini perpustakaan tersebut mengelola buku-buku pemilu, politik dan hukum tata negara yang berjumlah 600 judul. Perpustakaan tersebut dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen pemilu 2004 dan pilkada 2005. Hampir seluruhnya dokumen tersebut bersumber dari KPU Sumbar dan sebagaian yang lain dari Panwaslu dan Panwaslih Sumbar, belum ada dokumen dari partai atau masyarakat. Namun perpustakaan KPU Sumbar belum memiliki dokumentasi visual dalam bentuk film documenter.
Sehingga tidaklah berlebihan jika pada penyelenggaraan pemilu 2009 ini, setiap orang atau kelompok orang dapat menjadi sumber informasi karena masih memiliki kesempatan untuk mengabadikan tahap demi tahap pemilu 2009, baik dalam bentuk tulisan, foto atau film dokumenter. Jika kesempatan ini kita gunakan, maka kita akan dapat memberikan kontribusi bagi pengayaan informasi pemilu 2009 yang lebih lengkap yang dikelola pada perpustakaan pemilu.
Gagasan IJP penting untuk hari ini dan masa yang akan datang, akan tetapi jika untuk mengadakan museum akan membutuhkan biaya besar karena membutuhkan tempat yang luas dan cara pemeliharaan benda-benda koleksi yang mahal, mungkin membangun perpustakaan pemilu bisa menjadi alternatif. Karena biaya perpustakaan biayanya lebih murah, sebab pada perpustakaan tidak terlalu penting adanya benda-benda koleksi, yang paling diutamakan adalah literatur yang terarsipkan baik berbentuk buku (hard copy) atau berbentuk rekaman visual (soft copy).
Apa yang ingin anda cari tentang pemilu? Datang lah ke perpustakaan pemilu, di sana setiap pengunjung dapat mengakses bermacam dokumen yang pernah digunakan penyelenggara pemilu. Seperti dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Calon Tetap (DCT), Peta Daerah Pemilihan, formulir-formulir dan dokumen lainnya seperti gambar denah Tempat Pemungutan Suara (TPS), gambar kotak suara, gambar bilik suara dan gambar logistik pemilu lainnya.
Informasi yang tersedia dalam perpustaan pemilu tidak hanya bersumber dari dokumen resmi KPU, tetapi semua pemangku kepentingan (stakeholders) pemilu dapat menjadi sumber informasinya. Misalnya dokumentasi kampanye partai, temuan pelanggaran pemilu dari panwas, dan hasil peliputan dari media massa atau bahkan dari masyarakat. Semakin banyak sumber lnformasi yang menyerahkan dokumentasi kepemiluannya, maka semakin lengkaplah informasi yang tersedia.
Sekedar contoh akibat dari kurangnya informasi yang ada, seandainya saat ini informasi pemilu sejak tahun 1955 tersedia cukup banyak, mungkin setiap orang yang berminat dapat ikut dalam menganalis perbandingan proses pemilu ke pemilu. Apa lagi pemilu tahun 2009 merupakan pelaksanaan pemilu yang ke-10, dihitung sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, sepuluh tahun setelah Indonesia merdeka. Dan pemilu 1955 juga tercatat sebagai pemilu yang terakhir, dalam rentang waktu pemerintahan Presiden Soekarno. Sedangkan pelaksanaan pemilu setelah tahun 1955 diselenggarakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, mulai pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan terakhir diselenggarakan 1997, satu tahun sebelum gerakan reformasi memaksa Soeharto mundur dari jabatan presiden.
Wacana yang berkembang hingga saat ini adalah perbandingan pelaksanaan enam kali pemilu di bawah kekuasaan Presiden Soeharto dengan pemilu 1955. Banyak pengamat berpendapat, pemilu 1955 sebagai pemilu yang demokratis dengan sistem multi partai yang tak terbatas dan membenarkan peserta perseorangan. Walaupun pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, beberapa daerah sedang bergolak akibat serangan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo.
Penilaian tentang keberhasilan penyelenggaraan pemilu 1955 disampaikan oleh para pengamat politik terkemuka di Indonesia seperti Nurcholis Madjid (Kompas, 1 Juli 1998). Deliar Noer dalam Islam, Pancasila dan Asas Tunggal (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1948), Dr. Alfian. Dalam "Pemilihan Umum dan Prospek Demokrasi di Indonesia," (dalam Demokrasi dan Proses Politik, Jakarta, LP3ES), ahli politik LIPI ini berpendapat, "dari segi pelaksanaannya, pemilu dapat dikatakan berjalan dengan bersih dan jujur, dan oleh karena itu suara yang diberikan anggota masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka.
Pandangan William Liddle, dalam buku Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik (Jakarta, 1992) memperkuat penilaian keberhasilan pemilu 1955 dan buruknya proses penyelenggaraan pemilu orde baru. Cuplikan pandangan tentang pemilu orde baru adalah sebagai berikut: "Pemilu-pemilu Orde Baru bukanlah alat yang memadai untuk mengukur suara rakyat. Pemilu-pemilu itu dilakukan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada tangan-tangan birokrasi. Tangan-tangan itu tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemiu, namun juga berkepentingan untuk merekayasa kemenangan bagi "partai milik pemerintah". Kompetisi ditekan seminimal mungkin, dan keragaman pandangan tidak memperoleh tempat yang memadai."
Bagaimana pun penilaian yang disampaikan para pakar di atas tentang keberhasilan pemilu 1955 dan buruknya enam pemilu orde baru, hal itu merupakan hasil analis mereka terhadap fakta-fakta lapangan yang mungkin mereka alami sendiri atau mereka dapatkan dari dokumen yang terarsipkan.Jika fakta itu berbentuk pengalaman, maka ketika mereka wafat fakta itu akan musnah karena mereka bawa kealam kubur.
Siapa yang hari ini memiliki dokumentasi proses penyelenggaraan pemilu orde baru yang buruk itu? Siapa pula yang memiliki dokumentasi pemilu 1955 yang demokratis itu? Jika dokumentasi tentang keduanya tidak tersedia dengan baik bagaimana pula generasi sekarang dan masa yang akan datang berpartisipasi memberi penilaian.
Dengan semangat kepentingan seperti itu, secara perlahan KPU Sumbar telah merintis keberadaan perpustakaan pemilu di Sumatera Barat sejak tahun 2004. Kini perpustakaan tersebut mengelola buku-buku pemilu, politik dan hukum tata negara yang berjumlah 600 judul. Perpustakaan tersebut dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen pemilu 2004 dan pilkada 2005. Hampir seluruhnya dokumen tersebut bersumber dari KPU Sumbar dan sebagaian yang lain dari Panwaslu dan Panwaslih Sumbar, belum ada dokumen dari partai atau masyarakat. Namun perpustakaan KPU Sumbar belum memiliki dokumentasi visual dalam bentuk film documenter.
Sehingga tidaklah berlebihan jika pada penyelenggaraan pemilu 2009 ini, setiap orang atau kelompok orang dapat menjadi sumber informasi karena masih memiliki kesempatan untuk mengabadikan tahap demi tahap pemilu 2009, baik dalam bentuk tulisan, foto atau film dokumenter. Jika kesempatan ini kita gunakan, maka kita akan dapat memberikan kontribusi bagi pengayaan informasi pemilu 2009 yang lebih lengkap yang dikelola pada perpustakaan pemilu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar